SELASA , 16 JULI 2019

Satuan Satuan Intelkam Pantau Giat Rapat kordinasi Teknis Terkait Tenaga Guru Di Kab. Sorong

By: Redaktur Tribrata Papua Barat
Minggu , 14 Juli 2019 18:00

Tribratanewspapuabarat.com-Kepolisian resor sorong, Kamis (11/07/2019) pukul 09.49 Wit, Unit Politik satuan Intelkam Polres Sorong di pimpin Aipda Sujarwo, S. Sos memantau kegiatan rapat kordinasi Teknis Terkait Tenaga Guru Di Kab. Sorong, bertempat di ruang rapat Dinas Inspektorat Kab. Sorong, Kompleks perkantoran Pemda Jalan Sorong-Klamono Km. 24 Kelurahan Klamasen Distrik Mariat Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

IMG-20190714-WA0030

Hadir dalam kegiatan Suka Harjono, S. Sos., M. Si (Wakil Bupati Sorong), Cliff. A. Jepsenang S. Sos,, M. Si (kadis inspektorat kab. Sorong), Kepas Kalasuat, S.Pd., M. Pd (kadis pendidikan kabipaten Sorong), Ellisa. M.H. Ulimpa (kabid bappeda kab. Sorong), Luther salamala (kabid SKAP dinas pendidikan kabupaten Sorong), Ronny PAA (Kasub kepegawaian P&K kab. Sorong), Yahya Syutan (kabid BKDD kab. Sorong), Naomi Panjaitan (Sekretaris P&K), Adi Bremantyo (Sekretaris inspektorat), Septinus Lobat (Staf Ahli Bupati kab. Sorong), Romanus Rasyid (Kabid pembinaan kepegawaian dinas pendidikan kab. Sorong)

Rapat diawali menyanyikan Lagu Indonesia raya dan lagu Tanah papua dan dilanjutkan Pernyataan pembukaan rapat oleh Wakil Bupati Kabupaten Sorong Suka Harjono S. Sos., M. Si menyampaikan bahwa Agenda rapat hari ini adalah membahas proses mekanisme penempatan, pengangkatan kepala sekolah dan pengawas, agar tidak terjadi mis komunikasi maka dalam penempatan pegawai tersebut harus ada kordinasi antar instansi dalam penempatan pegawai. Kita harus mengutamakan kebutuhan yang sifatnya urgen bukan mengutamakan kepentingan permintaan person kepentingan pribadi.

Sesuai visi misi Bapak Bupati salah satunya adalah maju mencerdaskan masyarakat kabupaten sorong untuk mendukung visi dan misi tersebut kita harus bekerja sama saling bahu membahu untuk mewujudkan visi dan misi tersebut,

Untuk mengamankan kebijakan yang di buat oleh Bapak Bupati tentang pengangkatan dan penetapan pegawai perlu ada komunikasi dan kordinasi Sehingga dalam proses Rotasi ataupun mutasi tenaga pengajar Harus singkron dengan kebijakan bapak bupati.

Langkah langkah yang kita ambil adalah singkronisasi dan kordinasi dalam pengangkatan penempatan pegawai sehingga kita dapat mengamankan kebijakan SK bupati, kerena Masih ditemukan dalam pengangkatan dan penempatan pegawai instansi terkait tidak mengikuti kebijakan bupati cendrung mengikuti kemauan personal hal seperti ini menjadi masalah yang harus segera kita selesaiakan

IMG-20190714-WA0029

Kesalahan yang terjadi supaya tidak terulang kembali dan saya tekankan ulang dalam penempatan dan pengangkatan pegawai sebelum SK bupati diterbitkan supaya di kordinasikan agar kita mengetahui mana yang menjadi kebijakan bupati,mana kebijakan wakil bupati dan apa yang menjadi kebijakan dinas pendidikan, ucap Wakil Bupati

Penyampaian Cliff. A. Jepsenang S.Sos, M.Si (kadis inspektorat kab. Sorong) yang intinya menindaklanjuti apa-apa yang sudah disampaikan bapak wakil bupati supaya menjadi perhatian khusus dalam memberikan ijin kepada pihak swasta yang akan mendirikan yayasan pendidikan karena menurut data yang kami terima bahwa Kekurangan tenaga guru swasta dan tenaga guru negri hampir sama jumlahnya sehingga hal ini menjadi beban kepada pemerintah daerah.

Dalam pengangkatan kepala sekolah saya menyarankan supaya membentuk panitia seleksi dengan tidak mengabaikan kebijakan bapak bupati dan bapak wakil bupati, kemudian sebelum pengangkatan kepala sekolah perlu di buat diklat tehnis

Untuk mencapai kwalitas murid yang baik maka di butuhkan tenaga pendidik yang mumpuni juga agar semua ini tercapai kita harus duduk bersama memberikan sumbangsih pemikiran kepada dinas pendidikan agar memperoleh suatu solusi yang bagus, ucapnya di akhir Arahan

Humas Polres Sorong


Komentar

Create Account



Log In Your Account