MINGGU , 25 AGUSTUS 2019

Di Samping Hotel Swissbell Manokwari WPNA dan NRFPB Manokwari Suarakan Papua Lepas Dari Indonesia

By: Redaktur Tribrata Papua Barat
Jumat , 19 Juli 2019 09:13

Tribratanewspapuabarat.com-Ratusan massa dari Kelompok Negara  Republik Federal Papua Barat ( NRFPB) dan West Papua National Authority (WPNA) memadati ruas jalan dekat hotel swissbel Manokwari di jalan Yos Sudarso, untuk menyuarakan tuntutan pada Pemerintah RI agar Papua lepas dari Indonesia, senin, 15 Juli 2019.

Aksi yang terjadi di kantor Dewan Adat Papua pada hari Senin, 15 Juli 2019 mengundang perhatian masyarakat karena orasi oleh Sius Ayomi dan Markus Yenu dihadapan ratusan masa pendukungnya terjadi tepat di pusat keramaian kota manokwari.
Meski tidak memperoleh ijin dari pihak kepolisian, unjuk rasa dengan masa sekitar 200 orang tetap dilakukan oleh WPNA dan NRDPB.

Ditengah aksi, sempat terjadi keributan kecil yang dipicu dari ketidakpuasan massa karena tuntutan mereka untuk menggelar aksi demonstrasi dibatasi waktunya oleh pihak kepolisian sampai pukul 12.00 wit.
Namun berkat kesigapan aparat gabungan Polda Papua Barat, Polres Manokwari dan Kodam XVIII Kasuari Papua Barat, emosi masa dapat diredam lewat pendekatan negoisasi humanis oleh aparat dengan dibantu korlap demonstran.
Pihak aparat juga berhasil mengamankan atribut bintang kejora yang sempat dibawa oleh masa demonstran berupa tas noken dan spanduk.

Diakhir aksinya, WNPA dan NRFPB menggelar ibadah dengan dipimpin oleh pendeta Frans Kapisa. Selanjutnya pada pukul 12.30 wit, massa pendemo membubarkan diri dengan dibantu oleh aparat Kepolisian dan TNI.

Direktur Reskrimum Polda Papua Barat, Kombes Pol Robert Da Costa S.Ik,M.H menjelaskan bahwa aktivitas kelompok anti pemerintah RI di Papua Barat menjadi perhatian serius Polri. “jajaran reskrim terus memantau kelompok anti Pemerintah RI weperti KNPB, WNPA, NRFPB dan kelompok lainnya”, ujar Robert.

Yang menarik dari demonstrasi dan menjadi catatan khusus redaksi adalah cara polisi menangani massa pendemo. Ketika hal ini ditanyakan pada Robert, Ia menjelaskan bahwa
cara tindak kepolisian dalam menghadapi massa demonstran juga terjadi peningkatan seiring reformasi di tubuh kepolisian. “Lebih humanis dan bersahabat sekarang cara polisi hadapi unjuk rasa”, kata Robert.

Pria yang gemar olahraga ini menambahkan bahwa saat ini era demokrasi sehingga cara penyampaian pendapat di muka umum harus sesuai dengan norma aturan yang berlaku. “Penggunaan kekerasan, membawa senjata tajam hingga atribut yang mempelihatkan identitas politik kelompok anti pemerintah RI, jelas dilarang”, tegas Robert mengakhiri wawancara.
###


Komentar

Create Account



Log In Your Account